KARAWANG | DETIKKARAWANG.COM | Peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) gagasan Polri yang digelar serentak melalui sambungan virtual (Zoom) bersama Polda Jawa Barat, Rabu (11/11/2026), memantik sorotan.
Di satu sisi, program ini diklaim menjadi jembatan efektif dalam menekan angka pengangguran. Namun, di sisi lain, pertanyaan mendasar mengenai batasan peran kepolisian dan potensi tumpang tindih kewenangan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sebagai dinas teknis menyisakan tanda tanya besar.
Kegiatan peluncuran program poliran ini disaksikan bersama di halaman gedung kantor Disnaker Karawang yang turut dihadiri oleh Kapolresta Karawang Kombes Pol. Mario Prahatinto,Ketua DPRD Kabupaten Karawang Endang Sodikin, Asisten Daerah Asep Hazar, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Karawang, Rosmalia. Dan jajaran Forkopimda.
Dalam acara peluncuran perdana ini, pihak kepolisian menggandeng Disnakertrans bersama 15 perusahaan swasta untuk membuka stan lowongan pekerjaan yang menyediakan total 797 posisi bagi pencari kerja lokal.
Kapolresta Karawang menjelaskan bahwa peluncuran program Poliran dilandasi oleh hubungan langsung antara tingkat penggangguran dan potensi gangguan keamanan di tengah masyarakat.
Berdasarkan data pemetaan internal kepolisian, sekitar 35 persen tindak kejahatan di wilayah hukum setempat berlatar belakang masalah ekonomi.
“Ini kan baru mulai, baru launching, tapi kita berharap dan bercita-cita ke depan pengangguran di Jawa Barat, terutama di Karawang, dapat berkurang. Karena itu berpengaruh juga terhadap keamanan,” ujar Kapolresta Karawang Konbes Mario usai kegiatan.
Sebagai bentuk tindak lanjut, kepolisian melalui jajaran Bhabinkamtibmas akan mendata dan mengakomodir para pencari kerja yang belum memiliki kompetensi memadai untuk kemudian dikoordinasikan dengan Disnakertrans guna mengikuti pelatihan serta sertifikasi di Balai Latihan Kerja (BLK).
Selain itu, untuk menjamin transparansi, Kapolresta menegaskan bahwa program Poliran menjunjung tinggi komitmen anti-pungutan liar (pungli), bebas calo, serta tanpa diskriminasi. Pengawasan ketat akan langsung diterjunkan melalui Satbinmas yang bekerja sama dengan Disnakertrans.
Sementara itu, Kadisnaker Kabupaten Karawang, Rosmalia, secara tegas membantah adanya dualisme program antara instansinya dengan pihak kepolisian.
Rosmalia menjelaskan bahwa posisi kepolisian dalam program Poliran ini bersifat kolaboratif dan pengawasan terintegrasi, khususnya melalui pemanfaatan platform digital resmi yang sudah ada, yakni aplikasi Info Loker Karawang dan Nyari Gawe milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Tidak ada dualisme. Info polisi di mana perannya? Polisi juga bisa memonitor bahwa hari ini ada lowongan berapa, sama seperti status saya. Jadi mekanismenya tetap satu lewat Info Loker,” tegas Rosmalia.
Ia menambahkan, teknis lanjutan ke depan akan dirumuskan bersama melalui undangan khusus bagi asosiasi pengusaha seperti Apindo dan pihak industri agar memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal asal Karawang.
Kendati demikian, tantangan penyerapan tenaga kerja di Karawang masih terbilang berat, mengingat rata-rata jumlah angkatan pencari kerja setiap tahunnya mencapai kisaran 30.000 jiwa, sementara kapasitas tampung industri manufaktur konvensional cenderung stagnan.
Menyikapi hal tersebut, Disnaker mendorong ragam pilihan karier bagi masyarakat agar tidak hanya bergantung pada sektor manufaktur pabrik besar, melainkan juga melirik sektor jasa dan digital, seperti perusahaan ekspedisi dan telekomunikasi yang menawarkan besaran upah kompetitif.
“Sebenarnya banyak lowongan-lowongan kerja ya yang tidak harus semuanya ke perusahaan, seperti tadi kan di sini ada membuka Shopee Express, terus My Republik. Semuanya lowongan kerja itu yang penting kan ada penghasilan, ya. Contoh di My Republik itu basic gajinya kalau enggak salah juga 3,5 juta, ya,” kata Rosmalia.
Meski kolaborasi antara kepolisian dan dinas teknis diklaim mampu mempercepat mediasi pencari kerja dengan pihak perusahaan, efektivitas jangka panjang program Poliran masih menunggu pembuktian di lapangan.
