KARAWANG | DETIKKARAWANG.COM | Dugaan ketimpangan penegakan disiplin dalam penanganan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang semakin menjadi sorotan.
Di tengah persoalan pengelolaan anggaran bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas Bidang Sumber Daya Air (SDA) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp2,6 miliar, muncul pertanyaan serius mengenai konsistensi pemerintah daerah dalam menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan temuan audit tersebut.
Mengapa seorang pegawai honorer harus kehilangan pekerjaan, sementara pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran justru memperoleh promosi atau mutasi jabatan?
Pertanyaan tersebut mengemuka setelah adanya perbedaan perlakuan administratif terhadap sejumlah pegawai yang dikaitkan dengan persoalan pengelolaan anggaran di Bidang SDA DPUPR Karawang.
Sebagaimana diberitakan onediginews.com, persoalan tersebut bermula dari temuan pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan belanja BBM dan pelumas yang mengungkap sejumlah permasalahan administrasi serta pertanggungjawaban keuangan.
Temuan yang disorot mencakup dugaan ketiadaan kontrak resmi dengan penyedia, ketidakjelasan pihak penyedia, kelebihan pembayaran, hingga pengembalian dana dari Pertashop sebesar Rp1.051.415.000 yang disebut masuk ke rekening pribadi salah seorang staf.
Aliran dana lebih dari Rp1 miliar ke rekening pribadi tersebut menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan penjelasan terbuka, terutama mengenai dasar transaksi, kewenangan penerima, mekanisme pengembalian, serta pertanggungjawaban penggunaannya.
Namun, di tengah persoalan tersebut, perhatian publik justru tertuju pada perbedaan nasib para pegawai yang berada dalam lingkup pengelolaan anggaran.
Pejabat Pengelola Anggaran Mendapat Jabatan Baru
Berdasarkan informasi struktur pengelolaan kegiatan Bidang SDA DPUPR Karawang Tahun Anggaran 2025 yang dikutip dari pemberitaan onediginews.com, Aris menjabat sebagai Kepala Bidang SDA sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Sementara itu, Dian Mardiansyah diketahui menjalankan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Kedua jabatan tersebut memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatan dan pengendalian administrasi anggaran sesuai batas kewenangannya masing-masing.
Akan tetapi, setelah persoalan temuan BPK mencuat, Aris diketahui memperoleh promosi jabatan menjadi Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Karawang.
Sementara Dian Mardiansyah dimutasi menjadi Kepala Seksi di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan.
Perubahan jabatan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana hasil pemeriksaan BPK dijadikan bahan evaluasi terhadap pejabat yang sebelumnya memegang tanggung jawab pengelolaan kegiatan.
Apakah promosi dan mutasi tersebut telah mempertimbangkan temuan audit? Apakah sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tanggung jawab masing-masing pejabat? Dan apakah terdapat rekomendasi sanksi administratif yang telah atau belum ditindaklanjuti?
Pertanyaan ini penting dijawab agar perpindahan jabatan tidak menimbulkan persepsi bahwa pejabat pengelola anggaran memperoleh perlakuan berbeda dibandingkan pegawai dengan status kepegawaian lebih rendah.
Terlebih, promosi atau mutasi jabatan tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban seorang pejabat untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas selama menduduki jabatan sebelumnya.
Menurut pemberitaan onediginews.com, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Aris dan Dian Mardiansyah. Namun, hingga pemberitaan tersebut disusun, keduanya belum memberikan tanggapan mengenai persoalan yang dipertanyakan.
ASN Masih Bekerja, Proses Pembinaan Berjalan
Persoalan semakin menarik perhatian setelah status sejumlah pegawai lain yang berkaitan dengan penanganan temuan BPK turut dikonfirmasi.
Kasubag Umum Kepegawaian DPUPR Karawang, Dian, membenarkan bahwa Rahmat dan Tomi masih tercatat bekerja di lingkungan Bidang SDA.
Menurut keterangan Dian yang dikutip dari onediginews.com, proses penanganan kepegawaian keduanya belum sepenuhnya selesai.
“Pak Rahmat (ASN P3K), saat ini proses pembinaannya masih berjalan di BKPSDM. Pak Tomi (PNS/Bendahara Pembantu Pengeluaran), masih berstatus bekerja di Bidang SDA, masih menunggu proses pimpinan,” jelas Dian.
Ia juga menyampaikan bahwa keputusan lebih lanjut terhadap Tomi masih menunggu arahan pimpinan dinas.
“Saya masih menunggu arahan dri pak kadis untuk pak Tomi,” tandasnya.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa proses administratif terhadap pegawai berstatus ASN masih berlangsung.
Namun, belum dijelaskan secara terperinci bentuk pemeriksaan, hasil pembinaan, rekomendasi penjatuhan sanksi, maupun batas waktu penyelesaian penanganan kepegawaian tersebut.
Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan transparansi dari DPUPR, BKPSDM, dan Inspektorat Kabupaten Karawang agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai proses penegakan disiplin.
Nasib Berbeda Pegawai Honorer, Kontrak Diputus
Di tengah proses pembinaan dan penanganan administratif terhadap sejumlah ASN, nasib berbeda dialami seorang pegawai honorer berinisial M.
Berdasarkan informasi yang diberitakan onediginews.com, kontrak kerja M telah diputus sehingga yang bersangkutan tidak lagi bekerja di DPUPR Kabupaten Karawang.
Perbedaan penanganan tersebut menjadi titik utama munculnya dugaan tebang pilih dalam penegakan disiplin.
Di satu sisi, pegawai berstatus ASN masih menjalani proses pembinaan atau menunggu keputusan pimpinan. Di sisi lain, pegawai honorer telah kehilangan pekerjaannya.
Apakah pemutusan kontrak M didasarkan pada hasil pemeriksaan yang membuktikan tanggung jawab individualnya? Apakah pejabat yang memiliki kewenangan lebih tinggi telah diperiksa dengan standar yang sebanding?
Hingga kini, alasan resmi pemutusan kontrak M, hasil pemeriksaan individual, serta dasar penentuan tindakan terhadap masing-masing pegawai masih perlu dijelaskan secara terbuka oleh instansi terkait.
Perbedaan status kepegawaian memang dapat menyebabkan perbedaan prosedur penanganan. Namun, perbedaan prosedur tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip objektivitas, keadilan, dan akuntabilitas.
Inspektorat dan BKPSDM Didesak Jelaskan Dasar Penanganan
Sorotan berikutnya tertuju pada peran Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Kedua instansi tersebut perlu menjelaskan perkembangan penanganan sesuai kewenangannya, termasuk apakah telah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam kegiatan pengadaan dan penggunaan BBM Bidang SDA Tahun Anggaran 2025.
PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur kewajiban, larangan, dan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS.
Namun, penerapan aturan tersebut harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, tingkat pelanggaran, kewenangan pejabat yang bersangkutan, dan prosedur yang berlaku. Ketentuan bagi PPPK dan pegawai non-ASN juga perlu dilihat berdasarkan dasar hukum masing-masing.
Dengan demikian, keberadaan temuan BPK tidak otomatis membuktikan kesalahan disiplin setiap pejabat atau pegawai yang namanya dikaitkan dengan pengelolaan anggaran.
Meski demikian, temuan audit bernilai besar seharusnya ditindaklanjuti secara transparan, bukan menyisakan ketidakjelasan mengenai siapa yang diperiksa, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana keputusan diambil.
Pemerintah Kabupaten Karawang perlu memberikan penjelasan apakah hasil audit tersebut telah ditindaklanjuti melalui pengembalian keuangan, perbaikan tata kelola, pemeriksaan kepegawaian, atau langkah lain sesuai rekomendasi BPK.
Jangan Sampai Penegakan Disiplin Dipersepsikan Tajam ke Bawah
Kasus ini bukan semata-mata menyangkut pemutusan kontrak seorang honorer atau perpindahan jabatan dua pejabat.
Lebih jauh, persoalan tersebut menyentuh kredibilitas sistem pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Karawang.
Ketika pegawai dengan status kepegawaian lebih rendah telah menerima keputusan pemberhentian, sedangkan pejabat yang memegang kewenangan pengelolaan anggaran memperoleh jabatan baru, pemerintah daerah berkewajiban menjelaskan dasar perbedaan keputusan tersebut.
Tanpa penjelasan yang memadai, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa penegakan disiplin berlangsung tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.
Jabatan yang lebih tinggi seharusnya diikuti tanggung jawab yang lebih besar, bukan menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan atau evaluasi.
Karena itu, transparansi hasil pemeriksaan, dasar keputusan kepegawaian, dan tindak lanjut rekomendasi BPK menjadi penting untuk menjawab dugaan adanya perlakuan tidak setara.
Pemkab Karawang Dituntut Buka Hasil Evaluasi
Pemerintah Kabupaten Karawang diharapkan dapat menjawab sejumlah persoalan mendasar, mulai dari status tindak lanjut dana Rp1.051.415.000, hasil pemeriksaan pejabat KPA dan PPTK, perkembangan pembinaan terhadap Rahmat dan Tomi, hingga dasar pemutusan kontrak pegawai honorer M.
Penjelasan juga diperlukan mengenai apakah temuan audit telah menjadi pertimbangan dalam proses promosi dan mutasi pejabat terkait.
Langkah tersebut bukan untuk mendahului hasil pemeriksaan ataupun menyimpulkan adanya pelanggaran oleh pihak tertentu, melainkan untuk memastikan pengelolaan uang negara dan penegakan disiplin dilakukan secara objektif serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, ukuran keberhasilan penanganan temuan BPK bukan sekadar ada atau tidaknya pegawai yang diberhentikan, melainkan apakah seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab telah ditindak sesuai aturan tanpa memandang jabatan dan status kepegawaiannya.
Hingga naskah ini disusun, penjelasan lengkap mengenai hasil pemeriksaan individual, pertimbangan promosi dan mutasi, serta dasar perbedaan tindakan kepegawaian masih memerlukan konfirmasi lanjutan dari instansi terkait.
Pemberitaan ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.



