KARAWANG | DETIKKARAWANG | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang menggelar Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) selama dua hari, Kamis–Jumat (25–26/6/2026), di Aula Disnakertrans Kabupaten Karawang. Kegiatan tersebut diikuti ratusan pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta maupun perwakilan LPK se-Kabupaten Karawang sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola lembaga pelatihan sekaligus memperkuat pemahaman terhadap regulasi terbaru di bidang ketenagakerjaan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Bina Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans Kabupaten Karawang Epi Supartini, AKS, Ketua Tim Sub Substansi Kelembagaan Pelatihan Kerja Ipan Sopian, SM, serta narasumber Syaiful Syarifuddin, S.Pd., M.M., CHt., Asesor Akreditasi Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK).
Pembinaan dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Disnakertrans Kabupaten Karawang Nomor 500.15.4/4198/LATPROD tertanggal 17 Juni 2026 tentang Undangan Pembinaan LPK. Kegiatan mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021, serta Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi mengenai Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) sebagai upaya mendorong peningkatan mutu lembaga pelatihan agar memenuhi standar nasional. Sementara pada hari kedua, peserta memperoleh materi mengenai Perubahan Struktur KBLI 2025 dan Penerapannya dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang disampaikan narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Kegiatan berlangsung mulai dari registrasi peserta, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan panitia, sambutan, penyampaian materi, sesi diskusi dan tanya jawab, hingga penutupan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Rosmalia Dewi, S.H., M.H. dalam sambutan yang wakilkan oleh Kepala Bidang Bina Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans Kabupaten Karawang Epi Supartini, AKS, pada kegiatan tersebut, berharap pembinaan mampu meningkatkan kapasitas pengelola LPK sehingga dapat menyelenggarakan pelatihan kerja yang berkualitas, adaptif terhadap perkembangan regulasi, serta menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan siap memenuhi kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri.
Kegiatan pembinaan bukan sekadar forum penyampaian regulasi, tetapi juga menjadi langkah awal memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan seluruh LPK di Kabupaten Karawang.
“Saya baru beberapa hari mengemban amanah sebagai Kepala Bidang Bina Pelatihan dan Produktivitas. Karena itu saya ingin membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pimpinan LPK. Tak kenal maka tak sayang, sehingga melalui kegiatan ini saya berharap terjalin sinergi yang semakin kuat,” ujar Epi.
Menurut Epi, pengalaman selama lebih dari dua dekade mengabdi di Dinas Sosial hingga terakhir menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Lemahabang menjadi bekal untuk menjalankan amanah baru di Disnakertrans.
Ia menilai LPK memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten. Karena itu, seluruh lembaga pelatihan diharapkan terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan, memenuhi standar akreditasi, serta menyesuaikan legalitas dan perizinan dengan ketentuan terbaru, termasuk perubahan struktur KBLI 2025.
“Saya memohon dukungan, kerja sama, dan masukan dari seluruh pimpinan LPK. Mari kita bangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi untuk bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Karawang,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Asesor Akreditasi LA-LPK Syaiful Syarifuddin, S.Pd., M.M., CHt., menegaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan pelatihan kerja bukan sekadar memenuhi target jumlah peserta, melainkan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
“LPK harus mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bekerja. Seluruh proses pelatihan harus dirancang berdasarkan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, bukan sekadar memenuhi target pelatihan,” ujar Syaiful.
Menurutnya, terdapat tiga pilar utama yang menentukan mutu sebuah LPK, yakni kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan sumber daya manusia, serta kesiapan manajemen tata kelola.
“Ketiga komponen tersebut harus berjalan secara seimbang. Sarana yang lengkap tanpa instruktur yang kompeten tidak akan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Begitu pula instruktur yang baik tanpa sistem manajemen yang tertata akan sulit menjaga mutu pelayanan pelatihan,” katanya.
Ia menambahkan, akreditasi tidak boleh dipandang hanya sebagai upaya memperoleh sertifikat, tetapi harus menjadi bagian dari budaya mutu di setiap lembaga pelatihan.
“Akreditasi adalah proses membangun budaya mutu. Ketika budaya mutu sudah terbentuk, kualitas pelayanan akan meningkat, kepercayaan masyarakat tumbuh, dan lulusan LPK akan semakin mudah diterima oleh dunia industri,” ujarnya.
Syaiful mengajak seluruh LPK di Kabupaten Karawang menjadikan akreditasi sebagai momentum untuk terus berbenah melalui peningkatan kualitas layanan, penguatan administrasi, peningkatan kompetensi instruktur, serta memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.
“Dengan tata kelola yang baik, saya optimistis LPK di Kabupaten Karawang mampu mencetak tenaga kerja yang profesional, kompeten, dan berdaya saing, sehingga mampu menjawab kebutuhan industri yang terus berkembang,” pungkasnya.
