KARAWANG | DETIKKARAWANG.COM | Praktik pengadaan barang dan jasa di Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) memicu polemik hebat.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 11/LHP/XIX/12/2024 mengungkap adanya dugaan penyelundupan administratif di mana puluhan aset negara telah diterima pihak kampus jauh sebelum dokumen pesanan resmi diterbitkan.
Berdasarkan data audit, total terdapat 30 unit peralatan dan mesin senilai Rp667.590.000,00 yang pengadaannya menabrak aturan e-katalog.
Barang-barang ini sudah terparkir di lingkungan kampus, sementara status legalitasnya saat itu masih abu-abu karena belum ada ikatan kontrak.
Dalam laporan tersebut, BPK merinci secara detail barang-barang yang masuk secara non-prosedural tersebut,
* Simulator Bernilai Fantastis:
Yang paling mencolok adalah pengadaan alat laboratorium Fakultas Teknik. Sebuah Car Driver Simulator senilai Rp194.000.000,00 dan Kursi Antropometri sebanyak 2 unit senilai Rp120.000.000,00 sudah diterima pada 5 Juli 2024. Padahal, kontrak resminya baru menyusul berhari-hari kemudian.
Selain itu, terdapat Fuel Injection Management System Simulator seharga Rp91.000.000,00 yang juga diterima mendahului kontrak.
* Perangkat IT dan Perkantoran:
Sebanyak 3 unit HP Pavilion 27 Core i7, Speaker Aktif, 3 unit Printer Epson L121, hingga Seagate HD 2TB dan Mesin Penghancur Kertas sudah diterima sejak 11 Juni 2024.
Ironisnya, surat pesanan dan kontrak baru diteken pada 31 Juli 2024—artinya ada jeda lebih dari satu bulan di mana barang-barang tersebut digunakan tanpa payung hukum.
* Fasilitas Laboratorium FISIP:
Di fakultas lain, sebanyak 2 Meja Komputer, 5 Lemari Arsip, dan 6 Kursi Kantor telah diterima sejak 14 Maret 2024, mendahului kontrak yang baru diproses akhir Maret.
* Alat Berat Pendidikan:
Ditemukan juga Diesel Engine Stand Trainer senilai Rp81.500.000,00 serta alat simulasi sirkuit listrik yang juga didatangkan sebelum prosedur administrasi tuntas.
BPK mengungkap bahwa fenomena ini bukan sekadar kelalaian teknis. Hasil wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengungkapkan adanya desakan dari pihak Pengguna Barang (Kepala Laboratorium) kepada penyedia untuk mengirimkan barang lebih awal.
Dalih yang digunakan adalah kebutuhan untuk melakukan validasi spesifikasi detail.
Namun, BPK menegaskan bahwa tindakan ini sangat berisiko bagi keuangan negara. Tanpa kontrak tertulis saat barang diterima, tidak ada jaminan hukum atas hak dan kewajiban para pihak, termasuk jika terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian spesifikasi barang yang dikirim.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Rektorat maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unsika belum memberikan penjelasan resmi.
Upaya konfirmasi yang dilayangkan awak media tidak direspon, seolah membiarkan isu pengelolaan anggaran yang amburadul ini menjadi bola liar di tengah masyarakat Karawang.
Temuan ini menjadi preseden buruk bagi tata kelola kampus negeri yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
